Usaha Peransuransian

Sumber            :           http://ekobudiirawan.blogspot.com/2013/12/perusahaan-asuransi.html

Diunduh          :           27 November 2014

Penulis             :           Eko Budi Irawan

Judul               :           PENGERTIAN PERUSAHAAN ASURANSI

PENGERTIAN PERUSAHAAN ASURANSI

Perusahaan Asuransi adalah perusahaan yang mengelola risiko-risiko yang dipercayakan kepadanya dari tertanggung, kepercayaan pengalihan risiko ini diperjanjikan terlebih dahulu dan dituangkan dalam akta yang disebut polis.

Menurut Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang No 2 Tahun 1992:

Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Menurut Pasal 2 huruf (b) menentukan sebagai berikut:

“Usaha Penunjang usaha asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilai kerugian asuransi, dan jasa aktuaria”

Jenis usaha perasuransian ini dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

1.      Usaha asuransi kerugian

2.      Usaha asuransi jiwa

3.      Usaha reasuransi

Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari:

1.      Usaha pialang asuransi

2.      Usaha pialang reasuransi

3.      Usaha penilai kerugian asuransi

4.      Usaha konsultan aktuaria

5.      Usaha agen asuransi

Ditinjau dari sifat penyelenggaraan  usahanya dapat dikelompokan menjadi 2 (dua), yaitu:

1.      Usaha asuransi sosial

Usaha asuransi adalah dalam rangka penyelenggaraan program asuransi sosial yang bersifat wajib (compulsary) berdasarkan undang – undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat

2.      Usaha asuransi komersial

            Dalam rangka penyelenggaraan program asuransi kerugian dan asuransi jiwa bersifat kesepakatan (voluntary) berdasarkan kontrak asuransi dengan tujuan memperoleh keuntungan.

BENTUK HUKUM USAHA PERASURANSIAN

Menurut UU No 2 Tahun 1992, bentuk usaha asuransi nasional adalah:

Ø Perusahaan perseroan (UU No 40 Tahun 2007)

Ø Koperasi (UU No 17 Tahun 2012)

Ø Perseroan Terbatas (UU No 40 Tahun 2007)

Ø Usaha Bersama (Mutual)

Periinan usaha

Untuk mendapatkan isin usaha harus memenuhi syarat sebagai berikut;

v Anggaran dasar yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang

v Susunan organisasi

v Permodalan yaitu bukti pemenuhan penyetoran modal yang disetor

v Kepemilikan

v Keahlian dibidang perasuransian dengan bukti surat pengangkatan tenaga hli yang dipekerjakan oleh perusahaan

v Kelayakan rencana kerja yaitu program kerja perusahaan serta rincian persiapan

v Perjanjian kerja dengan pihak asing dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing

v Contoh polis, perhitungan premi, perjanjian reasuransi dari program asuransi yang dipasarkan bagi perusahaan asuransi

Kepemilikan perusahaan perasuransian

Menurut Pasal 8 ayat (1) UU No 2 TAHUN 1992:

Perusahaan Perasuransian hanya dapat didirikan oleh:

a.       Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia

b.      Perusaahaan perasuransian yang pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing

Modal perusahaan perasuransian

Modal perusahaan perasuransian baik kepemilikannya dari warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh kepemiliknya atau mayoritas masing – masing perusahaan memiliki:

a.       Perusahaan asuransi kerugian 3 (tiga) M

b.      Perusahaan asuransi jiwa 2 (dua) M

c.       Perusahaan reasuransi 10 (sepuluh) M

d.      Perusahaan pialang asuransi 500 (lima ratus) juta

e.       Perusahaan pialang reasuransi (lima ratus) juta

Kalau mengikut modal asing maka masing – masing perusahaan asuransi sekurang – kurangnya mempunyai modal:

a.         Perusahaan asuransi kerugian 15 (lima belas) M

b.        Perusahaan asuransi jiwa 4,5 (empat setengah) M

c.         Perusahaan reasuransi 30 (tiga puluh) M

d.        Perusahaan pialang asuransi 3 (tiga) M

e.         Perusahaan pialang reasuransi

REASURANSI

Definisi

Menurut GF. Michelbacher

            Dalam bukunya berjudul, Multiple Line Insurance, G.F. Michelbacher, reasuransi adalah merupakan proses dengan mana satu penanggung mengatur dengan satu atau lebih penanggung lainnya untuk membagi risiko disebut reasuransi / pertanggungan ulang.

Kesimpulan berdasarkan dari berbagai pendapat, maka dapat disimpullkan bahwa pengertian reasuransi dapat ditinjau dengan beberapa aspek:

1.      Aspek etimologi

2.      Aspek teknis

3.      Aspek ekonomi

4.      Aspek Hukum

Istilah asuransi menurut Pasal 246 KUHD (Wetboek Van Koophandel), sebagai berikut:

“Suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu”

Unsur – unsur dari asuransi adalah sebagai beikut:

a.       Perjanjian

b.      Pihak – pihak dalam perjanjian

c.       Premi

d.      Penggantian

e.       Peristiwa tak tertentu

Prinsip – prinsip Reasuransi 

1.      Prinsip itikad baik (Utmost Good Faith)

Bahwa penanggung (asuradur) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan segala hal yang diketahuinya dan yang seharusnya diketahui secara lengkap dan benar mengenai objek  yang dipertanggungkan (subject matter of insurance), kondisi dan syarat pertanggungan yang diberlakukan, peride pertanggungan , suku premi (tarif), dan hal – ha lainnya sehingga obyek yang direasuransikan sudah sesuai dengan obyek yang diasuransikan (reinsure as original)

2.      Prinsip Indemnitas (Indemnity)

Perjanjian reasuransi merupakan perjanjian untuk membayar ganti rugi (contract of indemnity), sepanjang pihak asuradur (penanggung) mempunyai kewajiban untuk membayar klaim sesuai kondisi dan ketentuan yang tercantum dalam polis, tertanggung juga masih memiliki hak – hak terhadap pihak ketiga dan hak – hak tersebut timbul karena terjadi/adanya suatu kerugian.

3.      Prinsip Kontribusi

 Dalam asuransi, prinsip kontribusi dapat berlaku antara pihak tertanggung dan penanggung dalam hal terjadi pertanggungan dibawah dibawah harga atau antara sesama asuradur (penanggung) apabila mereka mempertanggungkan obyek pertanggungan yang sama dengan syarat – syarat dan kondisi pertanggungan yang sama pula.

4.      Prinsip Senasib Sepenanggungan (Follow The Fortune of Insurance Company)

Dalam hubungan reasuransi, pihak reasuradurer (pertanggungan ulang) dapat dikatakan mengikuti nasib/keuntungan (follow the fortune) pihak asuradur (penanggung), dalam nasib baik maupun buruk.

Pelaku Reasuransi

Pelaku atau pihak dalam reasuransi ada 9 (sembilan), yaitu sebagai berikut:

1.      Penjual Jasa Reasuransi (Reinsurance Supplier/Seller)

Penjual jasa reasuransi adalah individual underwriter, asuradur (penanggung) yang bertindak sebagai reasuradur (pertanggungan ulang), reasuradurer (special reinsureer / reasuradur professional), mutual reassurens yang dalam kegiatan usahanya bertindak sebagai penjual jasa reasuransi, yaitu menerima permintaan reasuransi baik melalui perantara maupun langsung dari pihak asuradur (penanggung)

2.      Penanggung Perseorangan (Individual Underwriter)

Pada awalnya, penanggung perseorangan ini menerima pertanggungan dari pihak tertanggung secara langsung atau melalui perantara (brokers). Akan tetapi dalam perkembangannya, para penanggung perseorangan ini menerima pertanggungan ulang baik dari ceding company, reasuradur (reinsurance company) maupun dari sesama penanggung perseorangan.

3.      Perusahaan Asuransi

4.      Perusahaan Reasuransi

5.      Mutual Reasuransi

6.      Perantara Reasuransi (Reinsurance Intermediaries)

7.      Undewriting Agent

8.      Reinsurance Brokers

9.      Pembeli Reasuransi (Reisurances Buyers)

Fungsi dan Tujuan Reasuransi

Fungsi dan tujuan reasuransi dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut:

1.    Fungsi yang ditinjau dari kepentingan perusahaan asuransi atau usaha perasuransian sebagai fungsi utama

2.    Fungsi yang ditinjau dari aspek perekonomian secara umum sebagai fungsi tambahan

1.    Fungsi Utama

Apabila ditinjau dari sudut kepentingan perusahaan asuransi, maka terdapat fungsi utama dari reasuransi. Fungs i- fungsi tersebut, yaitu

a.       Meningkatkan kapasitas akseptasi

b.      Menigkatkan Stabilitas Keuangan

c.       Fungsi Pembiayaan (Financing Function)

2.    Fungsi Tambahan

Fungsi tambahan merupakan fungsi pelengkap, berfungsi membantu kelangsungan hidup suatu perusahaan asuransi (asuradur) dan juga memberikan keuntungan bagi perusahaan reasuransi (reasurandur)

Fungsi – fungsi tambahan sebagai berikut:

a.       Fungsi penyebaran risiko

b.      Mengganti ketidakpastian menjadi suatu kepastian

c.       Invinsible Export Comodity

Retensi Sendiri (Own Retention)

Dalam bidang perasuransian, retensi sendiri mempunyai pengertian yang berbeda yaitu dapat berupa retensi sendiri bagi tertanggung dalam hubungan asuransi dan retensi sendiri asuradur dalam hubungan reasuransi, baik retensi sendiri secara bruto (gross) maupun secara netto (gross or net retention).

Bentuk – bentuk retensi sendiri dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu sebagai berikut:

1.      Net Retention

Net retention adalah jumlah maksimum kegiatan yang dapat ditanggung sendiri oleh asuradur (penanggung) dari setiap resiko

2.      Gross Retention

Gross retention merupakan net retention ditambah dengan bantuan reasuradur dalam excess of loss, sehingga terlihat dalam treaty seakan – akan merupakan retensi sendiri dari asuradur

3.      Group Net Retention

Apabila suatu perusahaan asuransi membuka cabang diluar negeri dan merupakan badan hukum sendiri di negara tersebut, maka risiko yang ditanggung oleh perusahaan – perusahaan tersebut tidak perlu diasuransikan kembali karena risiko tersebut akan ditanggung bersama oleh perusahaan – perusahaan tersebut.

Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi peraturan retensi sendiri adalah sebagai berikut:

1.      Modal Disetor (Paid up Capital)

2.      Solvency Margin

3.      Portfolio

4.      Tingkat Perolehan Premi dan Keuntungan

Asuransi, Reasuransi dan Koasuransi

Asuransi dan Reasuransi adalah merupakan mempunyai arti yang berbeda. Hubungan Asuransi dan Reasuransi sangat erat dan objek yang dipertanggungkan memang sama, namun kepentingan yang dipertanggungkan dalam kedua perjanjian berbeda.

Selain itu, tertanggung dalam transaksi asuransi adalah perseorangan atau badan usaha, sementara tertanggung dalam transaksi reasuransi adalah perusahaan asuransi. Transaksi reasuransi tidak akan terjadi jika tiada transaksi asuransi antara perusahaan asuransi dengan tertanggung.

Penyebaran risiko dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Koasuransi (co-insurance) dan Reasuransi.

Pengertian Koasuransi (co- insurance) adalah pertanggungan bersama atas suatu obyek asuransi

Metode Reasuransi

Reasuransi mempunyai beberapa bentuk metode yaitu merupakan cara atau bagaimana para pelaku pasar reasuransi itu melakukan kerjasama reasuransi, yang terdiri dari sebagai berikut:

a.       Metode Reasuransi Fakultatif

b.      Metode Reasuransi Kontrak (treaty)

c.       Metode Reasuransi Pool

d.      Metode Reasuransi Facultative Obligary

Perusahaan Reasuransi

Perusahaan asuransi adalah suatu perusahaan yang mau menerima atau mengambil alih resiko – resiko yang ada pihak lain secara professional. Perusahaan asuransi secara bersamaan harus mencapai suatu keseimbangan yang wajar antara mengejar produktifitas dan keuntungan dengan kemampuan penampungan risiko yang wajar pula, agar tetap dalam batas tanggung jawabnya sebagai pihak dalam perjanjian asuransi.

Salah satu cara efektif untuk mencapai keseimbangan yang wajar adalah dengan cara reasuransi. Dengan adanya reasuransi, maka perusahaan asuransi dapat meniadakan konsentrasi resiko, karena perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang menerima pertanggungan ulang dari perusahaan asuransi atas sebagian atau keseluruhan resiko yang telah atau tidak dapat ditanggung kembali oleh perusahaan asuransi.

Peranan perusahaan reasuransi sangat besar pada perusahaan asuransi, oleh pemerintah hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peratuan Pemerintah 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian bahwa setiap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menetapkan batas retensi sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan. Dan setiap perusahaan asuransi wajib memiliki dukungan reasuransi dalam bentuk perjanjian reasuransi otomatis

Pada dasarnya besar atau kecilnya perusahaan asuransi ditentukan dengan kemampuan dalam menahan resiko atau retensi sendiri (own retention), apabila dirasa kemampuannya dalam memikul resiko melebihi kapasitasnya maka sebaliknya perusahaan tersebut mencari kepastian tambahan melalui cara Reasuransi

Perjanjian Reasuransi  

Reasuransi adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi (ceding company) sebagai pihak pertama dengan pihak perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang, yaitu pihak kedua.

Perjanjian reasuransi muncul setelah adanya perjanjian asuransi antar pihak tertanggung (nasabah) dengan pihak penanggung pertama (perusahaan asuransi / ceding company). Pihak tertanggung adalah pihak didalam perjanjian asuransi sehingga mempunyai hak berdasarkan kepentingan terhadap pihak penanggung pertama. Akibat dari hal tersebut, pihak tertanggung, tidak dapat mengajukan klaim atau tuntutan apapun terhadap perjanjian reasuransi. Jadi perjanjian reasurans hanya ditutup dan melibatkan pihak - pihak tertentu saja yaitu antara perusahaan – perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi.

Keterlibatan Pihak Tertanggung (Nasabah) dalam Perjanjian Reasuransi

Secara formal, perjanjian asuransi hanya melibatkan dua pihak saja yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang. Akan tetapi mengingat kepentingan tertanggung dapat terlibat dalam perjanjian reasuransi tersebut.

Konsep keterlibatan pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi dapat dijabarkan melalui Pasal 1317 KUH Perdata.

Penerapan ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata dapat dilaksanakan dengan sempurna apabila dipenuhi salah satu syarat berikut ini, yaitu:

1.      Adanya suatu penetapan janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau

2.      Adanya suatu pemberian janji yang diberikan kepada orang lain

Menurut Mariam Darus Badrulaman, janji untuk pihak ketiga tersebut merupakan suatu penawaran (qfferte) yang dilakukan oleh pihak yang meminta diperjanjikan haknya (stipulator) kepada pihak ketiga. Pihak yang meminta diperjanjikan haknya (stipulator) tersebut tidak dapat menarik kembali perjanjian itu apabila pihak ketiga telah menyatakan menerima perjanjia itu.

b.Konsep hubungan mata rantai

Suatu perjanjian lain hanya dapat terjadi apabila sudah dilakukan suatu perjanjian sebelumnya, jadi perjanjian pertama merupakan alasan diadakannya perjanjian kedua. Dalam konteks ini, perjanjian asuransi merupakan dasar diadakannya perjanjian reasuransi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian reasuransi muncul karena adanya perjanjian asuransi.

Menururt Klaus Gerathewohl menyatakan bahwa kemungkinan tersebut yang dapat terjadi dalam praktek, yaitu:

1.      Di Amerika, dengan menggunakan klausula “Insolvency” dapat diterapkan pada penanggung ulang membayarkan kepada penerima atau likuiditas apabila penanggung pertama mengalami pailit atau likuidasi

2.      Pada kasus – kasus yang jarang dapat mempergunakan klausula “cut-through” (potong lintas) dengan penanggung pertama sehingga dengan demikian dapat memberikan hak kepada tertanggung untuk berusaha menyelesaikan secara langsung kepada penanggung ulang berusaha menyelesaiakan secara langsung kepada penanggung ulang untuk bagian yang memang menjadi bagiannya.